Sanksi Menanti PSSI

Jadi konflik : Wasit yang memimpin pertandingan sepak bola PON XVIII di Kampar Riau menjadi masalah baru bagi PSSI.

Buntut Penarikan Perangkat Pertandingan

PEKANBARU - Sanksi menanti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ini menyusul ulah organisasi pimpinan Djohar Arifin yang menarik perangkat pertandingan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 Riau cabang olahraga (cabor) sepak bola dan futsal. Imbas dari penarikan itu, dua cabor itu nyaris batal dilanjutkan.

”Semua harus tunduk pada PB PON dan aturan yang ada. Jadi yang dilakukan PSSI salah. PSSI akan dapat sanksi dari KONI karena pesta olahraga yang kita lihat ini butuh persatuan. Bukan hanya kalah atau menang saja tapi semangat kebersamaan,” ungkap Ketua KONI Tono Suratman, kemarin (9/9).

Seperti diketahui, PSSI menarik perangkat pertandingan untuk cabor sepak bola yang ada di Indragiri Hulu (Inhu), Kuansing, dan Kampar, serta futsal di Indragiri Hilir (Inhi). Tak hanya wasit dan asistennya, tapi juga pengawas pertandingan. Total perangkat pertandingan itu ada 48 orang. Surat keputusan penarikan tersebut terbit pada 7 September.

Pemicu dari penarikan ini adalah ketidaksepakatan PSSI atas putusan Badan Arbritase Olahraga Republik Indonesia (BAORI). Sebelumnya, badan arbritase di atas KONI ini memutus tiga kontestan cabor sepak bola terkait dualisme Jambi, Kaltim, dan Jawa Barat.

Dalam putusannya, BAORI menetapkan Kaltim playoff lawan Kalsel pada 2 September setelah banding Kaltim di BAORI usai didiskualifikasi oleh PSSI Pusat akibat memakai dua pemain profesional dikabulkan. Tapi, saat playoff, Kalsel absen maka Kaltim didaulat tampil di babak penyisihan grup C.

Putusan selanjutnya adalah terkait dualisme tim Jambi. BAORI menetapkan tim Bujang Nasril yang berhak tampil di PON. Tapi PSSI selaku pelaksana pertandingan sepak bola memainkan tim milik Mardi Alfyan karena loyal dengan kepengurusan PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin. Terakhir, BAORI memutus tim Jawa Barat bentukan pimpinan Pengprov PSSI Jabar Toni Apriliani. Tapi, panitia menggelar pertandingan dengan tim milik Bambang Sukowiyono.

”Ini kejadian yang tidak patut dicontoh. Bahkan, ini menjadi bukti nyata bahwa PSSI perlu dibenahi. Sebab, putusan BAORI dan hakim sah dan itu yang dijadikan acuan PB PON,” tegas Tono. ”Perlu diingat, PON bukan liga dan bukan atas nama PSSI. PON ada undang-undang dan perangkatnya. Jadi semua harus tunduk pada aturan yang ada,” imbuhnya.

Plt Sekjen PSSI Hadiyandra tidak keder dengan ancaman PSSI. Dia tetap tidak merasa bersalah telah menarik semua perangkat pertandingan. Alasannya sama, PSSI tidak merasa harus mematuhi putusan BAORI dan PSSI merasa diinjak-injak dengan diusirnya Deputi Sekretaris Bidang Kompetisi Saleh Mukadar.

”PSSI bukan sosok Pak Saleh, tapi simbol PSSI yang diusir. Itu sudah injak-injak PSSI. Kini, seumur-umur pelaksanaan PON, baru kali ini teknis pertandingan diambil alih PON sebagai kepanjangan tangan KONI. Wajar sih sebenarnya tapi sebagai induk organisasi sepak bola PSSI tidak anggap apa pun hasil pertandingan di PON. Soal sanksi, kita lihat nanti,” paparnya. (kmd/ce2)

Sumatera Ekspres, Senin, 10 September 2012